Rabu, 7 Oktober 2026 – 16:14 WIB
Jakarta, VIVA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah daerah (Pemda) membangun ketangguhan bencana melalui paradigma baru yang responsif dan antisipatif.
Menurutnya, paradigma tersebut perlu menggeser pendekatan lama yang cenderung reaktif melalui penguatan upaya mitigasi dan investasi kebencanaan sejak tahap perencanaan.
Hal itu disampaikannya saat menjadi keynote speaker pada Kegiatan 3rd SENANDIKA (Seminar Nasional Administrasi Publik Untirta) 2026 bertajuk “Kebijakan Adaptasi Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana Pesisir”, yang berlangsung secara hybrid dari Convention Hall Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Kota Serang, Banten, Rabu (7/10/2026).
Dalam penerapannya, Bima menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam memahami karakteristik, kebutuhan, dan risiko kebencanaan di masing-masing wilayah. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam membangun kebijakan kebencanaan yang sesuai dengan kondisi daerah.
“Jadi, saya mendorong Pak Gubernur [Banten] Andra Soni, bupati, wali kota [di Provinsi Banten], untuk peduli terhadap banyak hal, terutama pada isu [perubahan iklim] ini. Karena pemerintah daerah yang paling paham tentang karakter, kebutuhan, dan risiko wilayah,” katanya.
Bima menambahkan, terdapat perubahan paradigma dalam penanganan kebencanaan yang perlu dilakukan. Setelah Indonesia melewati berbagai fase dan menghadapi bencana besar seperti tsunami Aceh, pemerintah banyak mengembangkan kapasitas fast response, emergency, dan tanggap darurat. Hal tersebut kemudian mendorong pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sekaligus memperkuat paradigma responsif dalam penanganan bencana.
“Harus gerak cepat sekarang, saya mengalami banyak hal, ketika menjadi wali kota 10 tahun, itu merasakanlah bagaimana kita harus bergerak cepat ketika bencana. Pernah mengalami banjir, longsor, pernah mengalami bencana angin puting beliung, dan sebagainya. Dan bersama-sama kepala daerah lain, selalu dilatih untuk meningkatkan respons cepat. Ini kita semakin baik,” ungkapnya.
Bima melanjutkan, Pemda tidak lagi cukup hanya mengandalkan paradigma responsif, tetapi juga perlu memperkuat paradigma antisipatif. Menurutnya, pemahaman mengenai mitigasi bencana perlu dibangun hingga tingkat masyarakat.
Ia mencontohkan penerapan antisipasi bencana di Jepang. Ketika terjadi gempa, masyarakat telah memahami langkah keselamatan yang harus dilakukan, seperti berlindung di bawah meja dan tidak langsung keluar dari bangunan karena dapat meningkatkan risiko. Selain itu, masyarakat juga dibekali disaster kit berupa ransel yang berisi berbagai kebutuhan darurat, seperti senter, obat-obatan, dan pakaian.
Halaman Selanjutnya
Ia menegaskan, upaya antisipasi dan mitigasi bencana perlu masuk dalam perencanaan Pemda. Karena itu, ketika anggaran publik dialokasikan untuk pembangunan, penggunaannya tidak hanya diarahkan pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga untuk mendukung berbagai kebutuhan mitigasi bencana melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
