Selasa, 10 November 2026 – 04:30 WIB
Jakarta, VIVA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat 377 dugaan pelanggaran selama pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang pendidikan SMA/SMK/sederajat gelombang pertama dan kedua, dengan 14 kasus diantaranya masuk dalam kategori pelanggaran berat.
Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen Toni Toharudin mengatakan ratusan temuan tersebut berasal dari dua gelombang pelaksanaan TKA, yakni 308 dugaan pelanggaran pada gelombang pertama dan 69 dugaan pelanggaran pada gelombang kedua.
“Di dalam rekap gelombang ini memang tercatat 377 dugaan pelanggaran,” kata Toni dalam Taklimat Media TKA di Jakarta, dikutip Selasa (10/11/2026).
Lebih lanjut ia mengatakan temuan tersebut muncul setelah beredarnya surat edaran mengenai dugaan pelanggaran di 308 satuan pendidikan pada pelaksanaan TKA gelombang pertama.
Toni membenarkan adanya surat edaran yang disebarkan terkait temuan tersebut, namun pihaknya tetap melakukan klarifikasi guna memastikan bentuk pelanggaran yang terjadi di lapangan.
Dari keseluruhan temuan, pihaknya mencatat sebanyak 14 kasus dikategorikan sebagai pelanggaran berat dan saat ini tengah didalami oleh Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen.
Menurut Toni, sejumlah pelanggaran berkaitan dengan tindakan proktor maupun pengawas yang menyiarkan secara langsung atau mengunggah dokumentasi kondisi ruang pelaksanaan ujian ke media sosial.
Meskipun konten yang diunggah tidak selalu memperlihatkan substansi soal, ia menegaskan tindakan tersebut tetap dikategorikan sebagai pelanggaran karena tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan TKA.
“Proktor yang sedang mengawasi, sedang melaksanakan ujian di setiap ruang kelas, kemudian diekspos di media sosial itu kami catat juga sebagai pelanggaran,” ujarnya.
Ia menegaskan setiap aktivitas di ruang ujian harus mengikuti tata tertib yang telah ditetapkan, termasuk larangan mendokumentasikan dan memublikasikan pelaksanaan tes melalui media sosial.
Toni mengatakan Kemendikdasmen telah melakukan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran di 308 satuan pendidikan pada gelombang pertama guna memastikan kesesuaian antara laporan dan kondisi sebenarnya.
Pihaknya juga meminta satuan pendidikan memastikan seluruh unsur pelaksana, mulai dari murid, proktor, hingga pengawas memahami tata tertib sebelum pelaksanaan TKA.
Selain itu pihaknya juga memperkuat koordinasi pengawasan dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Ombudsman RI yang turut melakukan pemantauan TKA di 34 provinsi.
Halaman Selanjutnya
Ia mengatakan Kemendikdasmen juga telah menerbitkan Surat Edaran Kepala BKPDM Nomor 001 Tahun 2026 pada 2 November 2026 untuk mengingatkan Dinas Pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama, dan satuan pendidikan agar mematuhi tata tertib pelaksanaan TKA. (Ant)
