suarabogor.com, Jakarta – Rencana penggabungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Danantara menuai pro dan kontra. Sejumlah pihak menilai langkah ini bisa memangkas birokrasi dan memperkuat efisiensi, namun di sisi lain dikhawatirkan menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta mengurangi fungsi kontrol negara terhadap BUMN strategis.
Pengamat kebijakan publik, M Rasyid Bruto menilai gagasan tersebut harus dikaji secara mendalam sebelum direalisasikan. Menurutnya, dilema utama terletak pada apakah penggabungan itu akan benar-benar mempercepat transformasi BUMN atau justru menambah masalah baru.
“Jika tujuan utamanya untuk efisiensi, maka penggabungan bisa saja menjadi solusi. Namun, harus dipastikan bahwa tidak ada konflik kepentingan, terutama dalam pengelolaan aset strategis negara.
Jangan sampai kontrol negara terhadap BUMN melemah,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (23/9/2025).
Andi menambahkan, tantangan besar adalah bagaimana merumuskan struktur kelembagaan baru agar peran pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas tetap terjaga. “BUMN bukan hanya entitas bisnis, tetapi juga instrumen negara untuk melayani kepentingan publik. Karena itu, kalau digabungkan, tata kelolanya harus lebih ketat,” tegasnya.
Sementara itu, sejumlah praktisi menilai penggabungan ini berpotensi menimbulkan risiko politisasi. Pasalnya, Danantara yang lebih berorientasi pada investasi dapat memiliki logika bisnis yang berbeda dengan Kementerian BUMN yang selama ini juga berfungsi sebagai regulator dan pembina perusahaan negara.
“Kalau tujuannya murni bisnis, memang akan terlihat lebih simpel. Tapi jangan lupakan fungsi BUMN yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak, misalnya listrik, pangan, dan energi. Ini bukan semata-mata soal profit,” kata Andi.
Hingga kini, pemerintah belum mengambil keputusan final. Namun, perdebatan mengenai dilema penggabungan ini dipastikan akan terus mengemuka, mengingat posisi BUMN sebagai tulang punggung perekonomian nasional. (TR)
