Kamis, 3 September 2026 – 13:32 WIB
Jakarta, VIVA – Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) mengecam keras aksi demonstrasi di Kantor Pusat PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) yang diduga kuat ditunggangi oleh oknum massa bayaran dan bermuatan aksi premanisme.
Ketua KTNA Abdul Gani menyampaikan prihatin atas tindakan sejumlah oknum yang memanfaatkan nama serta kepentingan masyarakat Riau demi memuluskan agenda pribadi maupun kelompok tertentu.
“Siapapun boleh melakukan unjuk rasa atau demonstrasi, tapi yang memprihatinkan apabila ditunggangi alias dilakukan oleh oknum yang dibayar! Apalagi oknum ini sudah jelas terkait dengan premanisme yang mengatasnamakan masyarakat Riau,” tegas Gani dalam siaran persnya, dikutip Kamis 3 September 2026.
“Kami sangat menyayangkan apabila nama dan kepentingan masyarakat justru diduga digunakan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” sambungnya.
Gani menegaskan bahwa pihaknya merupakan perwakilan masyarakat tani yang selama ini benar-benar mengelola lahan secara legal di lapangan.
Oleh karena itu, ia menolak keras tindakan manipulatif yang menggunakan nama rakyat Riau sebagai tameng atau komoditas politik semata.
“Stop mengatasnamakan masyarakat Riau untuk kepentingan segelintir oknum! Kami tidak rela nama masyarakat dijual, diperalat, atau dijadikan tameng untuk kepentingan pihak tertentu,” ungkapnya.
Ia mendesak jajaran aparat penegak hukum untuk turun tangan secara menyeluruh guna mengusut dugaan penggunaan jasa preman dan memproses hukum pihak-pihak yang berupaya menekan pengelolaan APN.
“Kami meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan menindak tegas siapa pun yang terbukti terlibat,” tegas Gani.
Lebih jauh, KTNA menyampaikan dukungan terbuka kepada Direktur Kepatuhan dan Keberlanjutan Agrinas Palma Nusantara yang dinilai konsisten menjaga integritas, membela kepentingan rakyat, dan mencari solusi berkeadilan di lapangan.
“Jangan biarkan masyarakat Riau dijadikan alat oleh oknum dan mafia kepentingan. Yang benar-benar memperjuangkan masyarakat harus dilindungi, sementara pihak yang terbukti memperalat masyarakat harus diproses sesuai hukum,” ujar Gani.
Terakhir, KTNA melayangkan desakan khusus kepada Presiden untuk menepati janji dalam mengutamakan kesejahteraan kelompok tani, sekaligus menyapu bersih praktik premanisme dan mafia korupsi penguasaan lahan ilegal di Tanah Air.
Halaman Selanjutnya
“Masyarakat Riau bukan komoditas. Nama masyarakat bukan untuk diperjualbelikan. Agrinas harus dijaga agar tetap berpihak kepada kepentingan negara dan masyarakat. Tolong Bapak Presiden berantas secara tegas premanisme dan oknum-oknum yang terlibat korupsi penguasaan lahan secara ilegal yang merugikan negara ini,” pungkasnya.
