Jumat, 2 Oktober 2026 – 01:16 WIB
Jakarta, VIVA – Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik M. Sarmuji menjadi Menteri Perindustrian (Menperin) menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita. Ia pun berbicara terkait statusnya yang menjadi Ketua Fraksi Golkar DPR RI, sekaligus anggota Komisi VI DPR.
Sarmuji menegaskan bakal mundur dari kursi legislatif. Karena, kata dia, jabatan eksekutif tak bisa dirangkap oleh legislatif.
“Ya pasti, nggak bisa rangkap kan. Kan nggak bisa rangkap antara eksekutif dan legislatif,” kata Sarmuji kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Sarmuji mengaku secara otomatis dirinya sudah bukan menjadi anggota DPR sejak dilantik menjadi Menperin. Namun, pengunduran diri secara resmi akan segera dilakukan.
“Ya, sebenarnya otomatis kita sudah bukan anggota DPR, tapi kalau seandainya diperlukan untuk secara resmi formal harus ada pengunduran diri, ya secepatnya pasti kita lakukan,” ujar Sarmuji.
Di sisi lain, ia mengaku mengemban tugas yang cukup berat karena bertanggungjawab terhadap perindustrian di Indonesia.
Sarmuji menegaskan perindustrian menjadi salah satu faktor pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
“Ya, ini beban yang cukup berat ya, tanggung jawab yang cukup besar. Karena perindustrian itu adalah kementerian yang menjadi leverage bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan lapangan kerja. Dan itu kita pasti akan concern pada dua hal itu,” kata Sarmuji.
Sarmuji juga akan fokus terhadap pertumbuhan industri di Indonesia. Terutama dalam penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat.
“Barangkali yang kita perlu concern adalah tumbuhnya industri, terutama industri yang menyerap lapangan kerja, misalkan industri tekstil, industri alas kaki, dan lain sebagainya, itu harus kita concern betul,” katanya.
Oleh karena itu, Sarmuji mengaku Kementerian Perindustrian tak bisa bekerja sendiri. Ia mengatakan Kemenperin harus berkoordinasi dengan beberapa kementerian lain guna memperoleh insentif hingga berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi.
“Tentu kita tidak bisa bekerja sendiri, karena sektor industri itu terkait dengan banyak sekali sektor. Misalkan dengan Kementerian Investasi di hulu, kita harus koordinasi. Kementerian Keuangan kita juga harus koordinasi, bagaimana industri memperoleh insentif supaya bisa tumbuh lebih tinggi lagi, tentu harus kita berikan insentif,” kata Sarmuji.
Halaman Selanjutnya
“Lalu Kementerian Perdagangan kita juga harus ngomong, jangan sampai impor terlalu bebas, untuk industri yang bisa dikerjakan di dalam negeri. Dan tentu kita akan melapor, minta arahan, baik kepada Presiden maupun kepada Menko kita,” imbuhnya.
