Selasa, 13 Oktober 2026 – 16:40 WIB
Jakarta, VIVA – Pemerintah berupaya mempercepat penyediaan lahan untuk pembangunan rumah rakyat, mulai dari rumah subsidi hingga rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kepastian status tanah dan kesesuaian tata ruang menjadi bagian penting dalam proses tersebut.
Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) Dedi Prasetyo bertemu dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Wisma 2 Mandiri, Jakarta, Selasa (13/10/2026). Pertemuan tersebut membahas langkah konkret untuk mengatasi hambatan penyediaan lahan perumahan dan mendukung pelaksanaan reforma agraria.
Pembahasan mencakup pemetaan lahan potensial, pemeriksaan status hukum tanah, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Penyediaan lahan juga dibutuhkan untuk pembangunan hunian tetap bagi korban bencana dan rumah susun bagi MBR.
Dedi menyampaikan, salah satu langkah awal yang akan didorong BRAN adalah membangun Satu Data Agraria. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan informasi pertanahan dan pemanfaatan ruang dari berbagai instansi agar pemerintah dapat mengidentifikasi lahan yang sesuai dengan kebutuhan perumahan.
Integrasi data tersebut diharapkan membantu mengurangi risiko tumpang tindih peruntukan lahan dan hambatan perizinan. BRAN juga akan berkoordinasi dengan Badan Bank Tanah untuk memeriksa peta serta potensi lahan yang dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan.
Proses verifikasi akan mencakup lokasi, status hukum, penguasaan tanah, dan kesesuaian tata ruang. Pemeriksaan tersebut diperlukan sebelum suatu lahan ditetapkan sebagai lokasi prioritas pembangunan perumahan.
Dalam pertemuan itu, BRAN dan Kementerian PKP turut membahas kebutuhan lahan untuk 500 unit hunian tetap di Nusa Tenggara Timur, rencana pembangunan rumah susun bagi MBR, serta sejumlah persoalan pertanahan yang menghambat pemanfaatan lahan perumahan.
Setiap lokasi akan ditelaah dan dikoordinasikan dengan instansi berwenang untuk memastikan solusi yang diambil memiliki kepastian hukum. Dengan demikian, proses penyediaan lahan tidak hanya berfokus pada ketersediaan lokasi, tetapi juga pada pemenuhan persyaratan pertanahan dan tata ruang.
Sebagai tindak lanjut, Menteri PKP mengharapkan kemajuan konkret dalam dua minggu ke depan. Salah satu agenda yang menjadi perhatian ialah penentuan lokasi untuk rencana pembangunan rumah susun bagi MBR.
Halaman Selanjutnya
Kementerian PKP akan menyiapkan tim untuk mendukung proses tersebut. Sementara itu, BRAN mendorong pemetaan dan koordinasi lintas instansi agar berbagai hambatan penyediaan lahan dapat diurai secara terukur.
