Jumat, 23 Oktober 2026 – 04:30 WIB
Jakarta, VIVA – Pemerintah menyiapkan program Satu Orang Satu Rekening untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Program tersebut ditargetkan mendorong tingkat inklusi keuangan nasional hingga 99 persen, dari posisi 93,61 persen pada 2026.
Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menyampaikan rencana tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Kamis (22/10/2026).
“Kami siapkan program satu orang satu rekening dan dengan program ini inklusivitas keuangan kita mendekati 99 persen. Jadi naik dari 93 menjadi 99 persen,” ujar Airlangga, dikutip dari siaran pers, Jumat (23/10/2026).
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), tingkat inklusi keuangan Indonesia pada 2026 mencapai 93,61 persen. Melalui program baru ini, pemerintah berupaya memperluas jangkauan layanan keuangan formal, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki akses rekening perbankan.
Pemerintah merencanakan anggaran sebesar Rp1,28 triliun untuk pelaksanaan program tersebut, termasuk penyediaan setoran awal Rp50.000 untuk setiap rekening. Sasaran program mencakup 25 juta warga berusia 17 tahun ke atas yang masuk kelompok desil 1 hingga 4 atau kategori prasejahtera.
Airlangga mengatakan, persiapan data calon penerima program masih berlangsung dengan melibatkan dua bank milik negara. “Dan saat ini datanya sedang disiapkan oleh BRI dan Bank Syariah Indonesia,” jelas dia.
Selain program Satu Orang Satu Rekening, pemerintah menjalankan program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) untuk memperluas inklusi dan literasi keuangan sejak dini. Program tersebut telah diikuti 59,18 juta peserta dengan total dana tabungan mencapai Rp27 triliun.
Pemerintah juga memperluas akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit bagi sektor pertanian dan industri padat karya, serta program perumahan. Pelaksanaan berbagai program tersebut turut melibatkan TPAKD di daerah.
Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan penyaluran kredit mencapai Rp300 triliun pada 2026. Hingga 20 Oktober 2026, realisasi penyaluran kredit tercatat sebesar Rp257,84 triliun dengan jumlah penerima mencapai 4 juta debitur.
Upaya perluasan pembiayaan juga menyasar perempuan prasejahtera melalui penurunan suku bunga kredit. Airlangga menyebut Presiden Prabowo telah mengarahkan penyesuaian suku bunga bagi kelompok tersebut dari kisaran 18 hingga 25 persen menjadi 8 persen per tahun.
Halaman Selanjutnya
“Yang terbaru arahan Bapak Presiden kredit perempuan prasejahtera bunganya diturunkan dari 18 persen sampai 25 persen menjadi 8 (persen) flat per tahun. Jadi sudah dilaksanakan,” pungkasnya.
