Rabu, 28 Oktober 2026 – 04:10 WIB
Jakarta, VIVA – Pemerintah Belanda berencana memangkas sekitar 25.000 pekerjaan pegawai negeri sipil (PNS) dalam beberapa tahun ke depan, melalui program efisiensi yang mengandalkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan produktivitas pemerintahan sekaligus menghemat anggaran hingga 3,5 miliar euro per tahun mulai 2035.
Dalam pernyataan pemerintah pada 26 Oktober, penghematan anggaran ditargetkan mencapai 900 juta euro per tahun pada 2027. Nilai tersebut akan meningkat secara bertahap hingga 3,5 miliar euro pada 2035, setara sekitar US$3,9 miliar atau Rp70,2 triliun dengan asumsi kurs Rp18.000 per dolar AS.
Pemerintah Belanda juga berencana memaparkan langkah penggunaan AI untuk meningkatkan produktivitas kerja pada awal tahun depan. Teknologi tersebut diharapkan membantu pemerintah menjalankan tugas secara lebih efisien dengan jumlah pegawai yang lebih sedikit.
“Kita tidak bisa terus melakukan apa yang selama ini kita lakukan,” kata Sekretaris Negara untuk Pemerintahan Efektif Eric van den Burg, dikutip dari The Star, Rabu (28/10/2026). “Itulah sebabnya kita akan membuat pilihan-pilihan sulit demi pemerintahan pusat yang benar-benar berfungsi: lebih sederhana, lebih cerdas, dan lebih kecil.”
Rencana pemangkasan tersebut muncul setelah jumlah pegawai pemerintah Belanda mencapai rekor 160.000 orang pada akhir 2025. Angka itu meningkat 41 persen dibandingkan 2018, meskipun pemerintahan sebelumnya telah berjanji mengurangi jumlah pegawai.
Meski demikian, pemangkasan tidak akan diterapkan secara merata di seluruh sektor. Kepolisian dan pertahanan termasuk bidang yang dikecualikan dari kebijakan pengurangan pegawai tersebut. Sebaliknya, kementerian, inspektorat, dan lembaga pelaksana kebijakan diperkirakan menjadi bagian yang paling terdampak.
Dalam surat kepada parlemen, Van den Burg menyebut sejumlah departemen dapat menghadapi “dampak signifikan terhadap jumlah pegawai” dengan pengurangan mencapai 45 persen atau bahkan 60 persen.
Selain penggunaan AI, pemerintah Belanda juga berupaya mengurangi birokrasi. Program unggulan pemerintah menargetkan penghapusan 500 aturan yang tidak diperlukan atau terlalu birokratis setiap tahun. Langkah ini diharapkan membuat organisasi pemerintahan lebih sederhana dan mengurangi kebutuhan tambahan pegawai.
Perkembangan teknologi dinilai membuka peluang untuk mengurangi perekrutan tenaga eksternal sekaligus memperkecil birokrasi. Berbagai inisiatif AI telah diluncurkan di sejumlah bagian pemerintahan dalam beberapa tahun terakhir.
Halaman Selanjutnya
Van den Burg mengatakan, pemerintah ingin “menerapkan AI secara lebih luas” untuk meningkatkan produktivitas. Ia juga merujuk pada sejumlah mosi tidak mengikat yang disahkan parlemen, yang meminta kabinet meningkatkan produktivitas pemerintah sebesar 20 persen melalui AI.
