Minggu, 8 November 2026 – 07:45 WIB
Jakarta, VIVA – Nama Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka tidak dicantumkan dalam ikrar deklarasi buruh di Monas, Jakarta, pada Sabtu (7/11/2026). Hal ini kata Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, karena untuk menjaga Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, deklarasi tersebut memang secara khusus ditujukan untuk membela Presiden Prabowo, karena Presiden menjadi sasaran dalam isu dugaan penyadapan.
“Karena yang diserang ini kan Pak Prabowo. Masa kami harus bela yang tidak diserang? Yang diserang Pak Prabowo, Presiden, simbolnya. Itu alasannya,” ujar Said Iqbal saat deklarasi Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSPPB) di Monas, Jakarta, Sabtu (7/11/2026).
Saat ditanya apakah Gibran berarti aman dari penyadapan, Said Iqbal tidak memberikan jawaban secara tegas. Ia hanya menyebut tidak ada persoalan yang diarahkan kepada putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.
“Saya tidak bicara aman-aman saja, tapi yang pasti tidak ada ke beliau, dan itu sah-sah saja,” katanya.
Meski nama Gibran tidak masuk dalam ikrar tersebut, Said Iqbal menegaskan deklarasi tetap dimaksudkan untuk menjaga pemerintahan Prabowo-Gibran.
Namun, kata dia, persoalan yang menyangkut Wakil Presiden bukan menjadi ranah koalisi buruh.
“Iya dong, kalau pemerintahan Prabowo-Gibran. Tapi kami tidak masuk apakah Gibran bermasalah atau tidak, itu bukan domain kami. Domain kami adalah Prabowo Subianto,” jelasnya.
Untuk diketahui, Deklarasi KSPPB di Monas mengusung tema “Jaga Persatuan Indonesia dan Jaga Presiden Prabowo Subianto”.
Dalam kegiatan tersebut, koalisi buruh menyampaikan empat ikrar, yaitu menjaga persatuan bangsa, menjaga demokrasi konstitusional, menjaga Presiden Prabowo, dan mewujudkan negara kesejahteraan.
Bahkan Said Iqbal menegaskan buruh siap berada di barisan Prabowo jika muncul upaya menjatuhkan Presiden secara inkonstitusional. Menurutnya, dukungan tersebut merupakan bagian dari komitmen menjaga konstitusi dan pemerintahan.
“Setelah ini, kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang membahayakan konstitusi dan ada upaya-upaya yang ingin menjatuhkan presiden secara inkonstitusional, maka kami buruh Indonesia berada bersama Prabowo,” pungkasnya.
Eks Pangkostrad Mengecam Keras Aksi Eks Kapolri Listyo Sigit soal Penyadapan Presiden: Pastinya Makar
Eks Panglima Kostrad (Pangkostrad) sekaligus Eks Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengecam keras aksi eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo dkk dalam dugaan
VIVA.co.id
8 November 2026
