Senin, 9 November 2026 – 18:30 WIB
Jakarta, VIVA – Penyadapan terhadap kepala negara tanpa dasar dan kepentingan penegakan hukum menjadi sorotan setelah kasus yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri terungkap. Pemerintah menegaskan tindakan tersebut tidak dapat dilakukan sembarangan, terlebih jika menyasar Presiden sebagai kepala negara.
Hal tersebut ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman. Ia menyatakan penyadapan yang diduga dilakukan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo merupakan perbuatan yang melanggar hukum.
Menurut dia, penyadapan hanya dapat dilakukan apabila memiliki kepentingan tertentu dalam proses penyidikan. “Secara pribadi tentunya juga sebagai warga negara, penyadapan itu kan tidak diperbolehkan. Kecuali kalau ada kepentingan dalam rangka penyidikan. Apalagi kepada kepala negara,” kata Dudung saat ditemui di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Dudung menekankan bahwa penyadapan tidak bisa dilakukan tanpa alasan dan prosedur yang dibenarkan oleh hukum. Terlebih, tindakan tersebut diduga menyasar Presiden Prabowo Subianto yang merupakan kepala negara.
Dia juga mendorong agar perkara tersebut ditangani sampai tuntas oleh aparat penegak hukum. Menurut Dudung, proses penyelesaian kasus harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya pejabat atau tokoh publik lain yang bakal ditetapkan sebagai tersangka, Dudung tidak memberikan penilaian. Dia memilih menyerahkan perkembangan perkara kepada proses hukum yang sedang berjalan.
“Kita ikuti sesuai hukum yang berlakulah,” singkat dia.
Empat Orang Jadi Tersangka
Kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut sebelumnya ditangani oleh Bareskrim Polri. Kepolisian menetapkan tiga orang sebagai tersangka pada 3 November 2026, yakni mantan Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso.
Selanjutnya, pada 5 November 2026, penyidik kembali menetapkan Slamet Uliandi sebagai tersangka. Dengan penetapan tersebut, jumlah tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik itu bertambah menjadi empat orang.
Pada tanggal yang sama, Polri mengumumkan bahwa mereka telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Mako Brimob, Depok, Jawa Barat. Sementara itu, SU belum menjalani penahanan karena masih dalam kondisi sakit setelah mengalami stroke.
Halaman Selanjutnya
Penetapan para tersangka dilakukan dalam perkara dugaan penyadapan ilegal serta penghapusan data elektronik. Kasus tersebut menjadi perhatian karena dugaan tindakan penyadapan tidak hanya berkaitan dengan Presiden, tetapi juga menyangkut persoalan penggunaan kewenangan dan kepatuhan terhadap prosedur hukum.
