Kamis, 6 November 2025 – 12:17 WIB
Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan alasan di balik kebijakan pemerintah yang melarang aktivitas jual beli pakaian bekas impor atau thrifting. Ia menegaskan bahwa praktik tersebut merugikan industri tekstil nasional dan berpotensi mematikan lapangan kerja dalam negeri.
Baca Juga :
Geger! Beberkan Penegakan Hukum di Lembaga Pemerintah, Purbaya: Rupanya Sebelumnya Dilindungi!
Purbaya mengungkapkan pandangannya dalam rapat bersama Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin (3/11). Menurutnya, pemerintah tidak sedang memusuhi pedagang kecil yang bergantung pada bisnis thrifting, melainkan berupaya melindungi ekosistem industri domestik dari gempuran produk impor ilegal.
“Saya juga monitor TikTok, untuk ngelihat apa sih respon masyarakat. Rupanya banyak juga pedagang itu yang hidup dari situ ya, pedagang thrifting, marah-marah sama saya,” kata Purbaya beberapa waktu lalu.
Namun, ia menilai sebagian besar pedagang tersebut hanya mencari keuntungan jangka pendek tanpa menyadari dampak jangka panjang terhadap ekonomi nasional.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa
Baca Juga :
Deretan Prestasi IHSG di Era Purbaya, Cetak Rekor Enam Kali hingga Investor Asing Makin Ramai
“Katanya, ‘Oh ini salah, harga begini-begitu.’ Cuman gini, itu mereka mencari keuntungan jangka pendek aja. Dia untung, tapi industri mati,” ujarnya.
Purbaya menekankan bahwa kebijakan pengetatan impor, termasuk pelarangan pakaian bekas, bertujuan untuk menciptakan ruang bagi industri tekstil lokal agar dapat tumbuh dan bersaing. Dengan menghidupkan sektor domestik, ia optimistis lapangan kerja baru akan terbuka luas.
“Kalau ini berubah aja jadi barang-barang dalam negeri dengan peraturan yang pas, ya dia bisa dagang itu nanti pelan-pelan. Industri hidup dan nanti lapangan kerja lebih hidup,” jelasnya.
Mantan Ketua LPS itu juga mengaku prihatin melihat dominasi produk luar negeri di pasar fashion Indonesia. Ia bahkan sempat menceritakan pengalamannya menghadiri sebuah acara peragaan busana yang sebagian besar produknya ternyata berasal dari Cina.
“Wah, ini bagus-bagus. Tapi saya tanya ke sebelah saya, ada yang bisik, ‘Pak, 99% dikuasai Cina.’ Ah, yang bener? ‘Iya.’ Waktu saya jadi ketua LPS, nggak bisa apa-apa. Waduh, saya bilang, kok gitu,” kenangnya.
Purbaya menegaskan, pemerintah kini sedang memperkuat pengawasan terhadap barang impor ilegal, termasuk produk tekstil dan pakaian. Ia meminta jajarannya di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk bergerak lebih agresif agar pasar domestik tidak dibanjiri produk ilegal yang menekan produsen lokal.
Halaman Selanjutnya
“Kita akan tutup nanti pakaian-pakaian yang ilegal-ilegal itu semua. Saya minta teman saya, staf saya di Cukai, untuk bergerak lebih keras lagi ke depan, supaya industri domestik dan tekstil domestik bisa hidup,” katanya.






