Jumat, 19 Juni 2026 – 07:31 WIB
Ende, VIVA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menegaskan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) alias Kopdes Merah Putih harus menjadi bagian dari ekosistem ekonomi desa yang saling menguatkan dengan usaha masyarakat, bukan menjadi pesaing bagi pelaku usaha yang telah lebih dulu berkembang.
Pesan tersebut disampaikan Wapres saat berdialog dengan warga di SD Wolomoni, Desa Niowula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Kamis, 18 Juni 2026 dalam rangka meninjau pelaksanaan program prioritas pemerintah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurut Gibran, keberadaan Kopdes Merah Putih harus dirancang secara matang agar mampu memperkuat perekonomian desa sekaligus memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
Wapres Gibran Rakabuming Raka di Kupang
Photo :
- Biro Sekretariat Wakil Presiden
“Jangan sampai juga bersaing dengan BUMDes, bersaing dengan toko-toko kelontong warga. Pastikan ini menjadi satu ekosistem yang saling mengisi,” tegas Gibran, dikutip Jumat, 19 Juni 2026.
Ia menekankan bahwa penentuan lokasi koperasi perlu dikaji secara cermat dengan melibatkan masyarakat agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap usaha warga maupun aktivitas pendidikan di sekitar lokasi.
“Pak Kades, Pak Bupati, diperhatikan benar lokasi koperasinya itu ada di mana. Apakah ada pihak yang dirugikan, dampaknya seperti apa harus dikaji benar,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar penentuan lokasi koperasi mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampaknya terhadap sekolah, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pelaku usaha kecil di sekitar lokasi.
“Jangan sampai adik-adik ini terganggu dalam proses belajar-mengajarnya. Segera ditentukan lokasi barunya dan kalau sudah ditentukan, tentunya dengan berdiskusi dengan warga, segera dibangun,” katanya.
Ia kembali menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menentukan lokasi pembangunan koperasi desa.
“Tolong dalam penentuan titiknya itu benar-benar bisa dikaji, melibatkan warga, diskusi dengan warga, jangan sampai ada yang terdampak, jangan sampai ada yang dirugikan,” ujarnya.
Menurutnya, pendekatan partisipatif tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pelaksanaan program prioritas pemerintah mampu memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat tanpa menimbulkan persoalan baru di tingkat lokal.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah, aparat desa, serta seluruh pemangku kepentingan merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam memastikan program-program prioritas berjalan optimal.
Halaman Selanjutnya
“Kita ingin memastikan programnya Pak Presiden berjalan dengan baik, terutama sekali di area yang jauh seperti ini,” ujarnya.
