MUI Minta Pemerintah dan DPR Pertimbangkan Hukuman Mati bagi Koruptor

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah dan DPR mengakomodasi penerapan hukuman mati bagi koruptor. MUI menilai kejahatan korupsi di Indonesia telah berada pada tahap darurat dan membutuhkan ketegasan hukum.

Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis mengatakan MUI terus membangun komunikasi dan berdiskusi dengan pemerintah terkait penegakan hukum, termasuk mengenai pemberian sanksi berat bagi kejahatan yang merusak tatanan bernegara.

“Kita kan selalu diskusi. Berapa yang lalu kan Pak Yusril ke MUI bicara dua hal, soal hukuman mati, soal juga hukum LGBT. Kita selalu mendiskusikan,” ujar Kiai Cholil, dikutip dari laman MUI Digital, Selasa (4/8/2026).

Baca juga: MUI Desak Koruptor Dihukum Mati: Beri Efek Jera, Menyengsarakan Rakyat

Menurut Kiai Cholil, penegakan hukum di Indonesia harus mempertimbangkan common sense atau rasa keadilan umum dan common opinion yang berkembang di tengah masyarakat. Ketika publik secara luas menilai korupsi telah menghancurkan masa depan bangsa dan memiskinkan rakyat, negara tidak boleh menutup mata.