Mulyanto PKS Lihat Sikap Partai-partai dalam Kasus Ijazah Gate Makin Jelas, HMP Mulai Jadi Pilihan

JAKARTA – Politikus Senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto mendukung pandangan beberapa politikus lintas fraksi DPR yang mendorong dilakukan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menyikapi Ijazah Gate Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mulyanto mencermati dari berbagai pernyataan elite partai politik (parpol), terlihat dua pilihan utama yang berkembang, yakni penggunaan hak angket atau hak menyatakan pendapat (HMP).

Mulyanto melihat beberapa tokoh parpol cenderung mendorong opsi HMP, meskipun belum menjadi keputusan resmi fraksi-fraksi di DPR. “Setelah keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah SMA Gibran, terjadi eskalasi sikap partai-partai politik. Persoalan yang semula lebih banyak dipandang sebagai masalah administrasi pendidikan, kini berkembang menjadi persoalan konstitusional yang menyangkut legitimasi persyaratan jabatan Wakil Presiden,” ujar Mulyanto dalam keterangan tertulis, Jumat (6/11/2026).

Dia menjelaskan, hak angket merupakan instrumen DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap proses dan kebijakan pemerintah. Sementara HMP merupakan mekanisme konstitusional untuk menyatakan pendapat DPR, termasuk mengenai dugaan tidak terpenuhinya persyaratan jabatan wakil presiden.

Baca juga: Apa Itu Hak Menyatakan Pendapat DPR yang Digaungkan Denny Indrayana?