Jumat, 4 September 2026 – 20:26 WIB
Jakarta, VIVA – Pemerintah didorong untuk segera membuka dan mengaudit secara menyeluruh persoalan Participating Interest (PI) 10 persen pada proyek LNG Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat.
Senator Papua Barat yang juga Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma mengatakan, PI 10 persen bukan hanya terkait persoalan teknis antara pemerintah daerah dan operator migas, melainkan menyangkut keadilan ekonomi, kepastian hukum, hak daerah penghasil, serta masa depan masyarakat Papua Barat.
“Perlu ada pengecekan soal apakah dalam perpanjangan Kontrak Kerja Sama (red, Production Sharing Contract/PSC) Tangguh sampai 2055 telah dilakukan penawaran PI 10 persen kepada BUMD Papua Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan? Hal ini penting untuk menjaga kepatuhan regulasi,” kata Filep dalam keterangannya, Jumat, 4 September 2026.
Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma
Menurut Sekretaris MPR RI For Papua itu, PSC Tangguh yang telah diperpanjang sampai 2055 merupakan momentum penting untuk mengevaluasi kembali seluruh aspek hukum dan ekonomi proyek tersebut.
Dia pun merujuk pada Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10 persen pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi. Dalam Pasal 18, terdapat pengaturan mengenai BUMD yang belum memperoleh penawaran PI 10 persen, dan mekanisme penawaran pada saat perpanjangan Kontrak Kerja Sama.
Selain itu, Filep mengatakan bahwa Tangguh merupakan proyek migas yang sangat besar, dan memiliki posisi strategis bagi perekonomian nasional. Setelah Train 3 beroperasi, kapasitas produksi Tangguh mencapai sekitar 11,4 juta ton LNG per tahun. Dengan skala produksi tersebut, Filep menilai potensi ekonomi PI 10 persen sangat besar.
“Kalau kita menggunakan kapasitas produksi sebagai ilustrasi, nilai ekonomi ekuivalen 10 persen produksi Tangguh dapat mencapai ratusan juta dolar AS per tahun, tergantung harga LNG dan struktur keekonomian PSC,” ujarnya.
“Tapi saya tegaskan, angka tersebut belum bisa disebut sebagai kerugian daerah sebelum diaudit berdasarkan data lifting, harga, biaya produksi, pajak, government take dan seluruh parameter PSC,” kata Filep.
Karena itu, Filep menegaskan bahwa pemerintah harus melakukan audit berbasis data, bukan sekedar debat politik. Dia mendorong agar persoalan ini diperiksa secara komprehensif, yang minimal mencakup PSC awal Tangguh dan seluruh perubahannya, dokumen perpanjangan PSC sampai 2055, Plan of Development (POD), serta dokumen pembangunan dan pengembangan Train 3.
Halaman Selanjutnya
Kemudian juga seluruh dokumen dan korespondensi terkait PI 10 persen, data lifting dan produksi Tangguh, struktur keekonomian PSC, penerimaan negara dan daerah, DBH migas dan manfaat ekonomi dan sosial yang diterima masyarakat Papua Barat.
