Minggu, 11 Oktober 2026 – 22:24 WIB
VIVA – Sejumlah atlet dan pegiat olahraga lari trail menyuarakan protes terkait pelaksanaan South East Asia Trail Run Confederation Cup (SEATRC) 2026 di kawasan Gunung Gede Pangrango. Protes tersebut mencuat setelah hak para juara disebut belum dipenuhi oleh pihak penyelenggara.
Situasi ini menjadi sorotan karena Timnas Lari Trail Indonesia justru mencatatkan prestasi membanggakan. Indonesia meraih enam medali emas dan dua perak serta menempati posisi runner-up dalam ajang tersebut.
Polemik yang muncul setelah kompetisi itu turut menyeret Pengurus Pusat Asosiasi Lari Trail Indonesia (PP ALTI). Padahal, berdasarkan penjelasan organisasi tersebut, penyelenggaraan SEATRC menjadi tanggung jawab PT Cakrawala Jakarta Kreatif selaku pihak penyelenggara.
PP ALTI menyatakan keterlibatannya dalam kejuaraan tersebut berkaitan dengan perannya sebagai representasi Indonesia untuk mempersiapkan dan mendampingi Timnas Lari Trail Indonesia.
Menanggapi informasi yang beredar di komunitas lari trail, Sekretaris Umum PP ALTI sekaligus Ketua Kontingen Indonesia di SEATRC 2026, Dr. Donny Gahral, menyampaikan keprihatinannya atas persoalan yang terjadi.
“Beberapa waktu ini terjadi kegaduhan di komunitas lari trail terkait belum diselesaikannya hak atlet di kejuaraan lari trail SEATRC. PP ALTI prihatin terhadap permasalahan yang terjadi dan meminta agar hak atlet segera diselesaikan oleh pihak yang bertanggung jawab. PP ALTI juga sedang menimbang untuk memberi sanksi terhadap penyelenggara SEATRC,” kata Donny.
Dia menilai persoalan tersebut bertentangan dengan prinsip dasar olahraga yang menjunjung tinggi sportivitas dan kejujuran. Menurut Donny, perbedaan antara ekspektasi dan realisasi juga telah menimbulkan kerugian bagi pihak yang terdampak.
“Apa yang terjadi melanggar prinsip olahraga yang menjunjung sportivitas dan kejujuran. Di sisi lain, ada korban yang dirugikan dengan adanya perbedaan ekspektasi dan realita. Hal ini tentu mencoreng olahraga lari trail Indonesia,” tegasnya.
PP ALTI Pertimbangkan Sanksi
Selain meminta penyelesaian hak atlet, PP ALTI mengambil langkah terhadap Haris Lahabu yang menjabat Ketua Harian ALTI DKI Jakarta. Organisasi tersebut meminta agar Haris dinonaktifkan sementara dari jabatannya.
PP ALTI juga menyatakan akan memasukkan Haris ke dalam daftar hitam rekomendasi penyelenggaraan kejuaraan pada masa mendatang. Langkah tersebut disebut sebagai upaya mencegah persoalan serupa terulang.
Halaman Selanjutnya
“Dengan begitu, kami meminta anggota kami, ALTI DKI Jakarta menonaktifkan sementara Bapak Haris Lahabu sebagai Ketua Harian ALTI DKI Jakarta, dan masuk blacklist rekomendasi PP ALTI ke depan guna menghindari terjadinya hal serupa di kemudian hari,” ujar Donny.
