Selasa, 10 November 2026 – 19:22 WIB
Jakarta, VIVA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka bersifat final dan mengikat. Dengan demikian, tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mengubah putusan tersebut.
“Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu,” kata Yusril saat menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Yusril menjelaskan, putusan tersebut berkaitan dengan perkara kasasi yang diajukan H.M. Subhan dalam sengketa tata usaha negara (TUN) melawan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), yang kini menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan permohonan kasasi Subhan sekaligus membatalkan surat keterangan Kemendikbud yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka. MA juga memerintahkan Kemendikdasmen, untuk mencabut surat keterangan tersebut.
Menurut Yusril, putusan itu berlaku surut atau ex tunc. Artinya, surat keterangan tersebut dinyatakan batal dan tidak sah sejak pertama kali diterbitkan pada Agustus 2019.
“Artinya, batal dan tidak sah itu terhitung sejak dikeluarkan pada Agustus 2019, kalau saya tidak salah,” ujarnya.
Yusril menambahkan, MA berpendapat tetap berwenang mengadili perkara tersebut meskipun gugatan diajukan setelah melewati batas waktu. Pertimbangannya, persoalan itu dinilai tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pihak lain dalam pemilihan presiden, tetapi juga menyangkut kepentingan seluruh bangsa Indonesia.
Lebih lanjut, Yusril menjelaskan Gibran tidak dapat mengajukan banding atas putusan tersebut. Pasalnya, pihak tergugat dalam perkara di MA adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, sedangkan Gibran tidak berstatus sebagai tergugat intervensi dalam perkara tersebut.
Yusril memperkirakan Kemendikdasmen tidak akan mengajukan peninjauan kembali (PK) dan akan segera melaksanakan putusan MA setelah menerima salinan resmi putusan.
Halaman Selanjutnya
“Nampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung,” tuturnya.
