Minggu, 23 Agustus 2026 – 18:18 WIB
Jakarta, VIVA – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah telah melakukan komunikasi dengan negara tetangga terkait dampak asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Prasetyo menyebut komunikasi dilakukan secara informal maupun melalui jalur formal oleh Menteri Luar Negeri Sugiono.
“Kalau secara informal ada, secara formal memang sebagai negara tetangga kan juga melalui Pak Menlu tentu ada komunikasi. Makanya kita berusaha secepatnya untuk menangani karhutla ini,” ujar Prasetyo di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu.
Prasetyo mengatakan komunikasi tersebut dilakukan seiring upaya pemerintah mempercepat penanganan karhutla di dalam negeri.
Pemerintah, kata Prasetyo, terus memperkuat penanganan karhutla di lapangan melalui koordinasi lintas sektor.
Penambahan sejumlah peralatan, seperti helikopter water bombing dan alat pelindung diri (APD), serta penambahan pasukan telah dilakukan untuk memperkuat penanganan karhutla.
Selain itu, pemerintah pusat telah membagi penugasan kepada sejumlah pejabat setingkat menteri untuk memberikan perhatian khusus terhadap penanganan karhutla di sejumlah wilayah.
“Jadi memang kita bagi tugas untuk atensi Kalimantan Barat, Tengah dan seterusnya. Memang kita atur seperti itu,” ujarnya.
Dia menjelaskan pembagian tugas tersebut melibatkan sejumlah pejabat, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak juga diberikan tanggung jawab untuk memberikan perhatian terhadap salah satu wilayah dalam penanganan karhutla.
Namun, Prasetyo menegaskan pembagian wilayah tersebut bukan berarti para pejabat hanya bertanggung jawab terhadap wilayah yang telah ditentukan.
“Jangan juga diartikan tidak bertanggung jawab dengan daerah yang lain. Ini hanya membagi atensi supaya ada percepatan,” katanya.
Terkait pembentukan satuan tugas (satgas) khusus penanganan karhutla, Prasetyo mengatakan pemerintah belum melihat kebutuhan untuk membentuk struktur baru.
Menurut dia, koordinasi lintas sektor yang berjalan saat ini sudah cukup kuat untuk menangani karhutla di lapangan.
“Saya kira belum, karena kemarin hasil dari lapangan penanganan yang itu juga kita koordinasi lintas sektor juga sudah cukup kuat,” katanya.
Halaman Selanjutnya
Dia mengatakan penambahan personel dari tiga batalion juga telah beroperasi untuk memperkuat penanganan karhutla.
