Jumat, 25 September 2026 – 02:40 WIB
Jakarta, VIVA – Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya merespons temuan fasilitas mewah di lembaga pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, dari hasil sidak Komisi Ombudsman RI.
Willy mengatakan akan segera menindaklanjuti temuan di Lapas Cibinong sesuai kewenangan yang dimilikinya. Menurutnya temuan tersebut adalah bukti makin mendesaknya perbaikan komprehensif sistem pemasyarakatan di Indonesia.
“Komisi XIII akan segera panggil pejabat terkait untuk tahu kejelasan masalah, dan mencari langkah perbaikan segera yang diperlukan,” kata Willy dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 24 September 2026.
Willy menegaskan permasalahan penyimpangan dalam praktik lapas seperti keberadaan fasilitas mewah yang demikian akan terus muncul jika tidak ada perbaikan komprehensif yang dimulai.
“Ada fasilitas mewah ini kan karena ada supply dan demand. Warga binaan yang merasa elit secara ekonomi sebagai demand. Mungkin karena pelayanan dan fasilitas Lapas tidak manusiawi. Lalu bertemu dengan adanya supply. Ya terjadi seperti ini,” katanya.
Ditegaskan politisi Partai NasDem ini, potensi perbaikan komprehensif dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan sangat terbuka dengan sistem pidana baru yang berlaku 2023.
“Kita sudah mengenal pidana sosial, ini yang perlu kita seriusi agar penyimpangan-penyimpangan di dalam lapas tidak terus terjadi,” ungkapnya.
Willy menegaskan temuan Ombudsman dalam sidak yang mereka lakukan merupakan masukan yang bisa menjadi momen untuk perbaikan.
“Dalam waktu dekat di masa sidang, komisi XIII akan rapat dengan memanggil para pihak terlibat,” pungkasnya.
Diketahui, temuan hunian dengan fasilitas menyerupai apartemen di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kini masuk tahap investigasi Ombudsman RI.
Pendalaman dilakukan setelah Ombudsman menemukan sejumlah bangunan dan fasilitas yang berada terpisah dari blok hunian warga binaan pada umumnya.
Anggota Ombudsman RI Syafrida Rachmawati mengatakan investigasi diperlukan untuk mengungkap lebih jauh keberadaan hunian tersebut, termasuk siapa saja yang menempatinya dan sejak kapan fasilitas itu dibangun.
Ada Lebih dari 10 Kamar
Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin mengatakan fasilitas yang menjadi perhatian berada di bagian belakang kompleks lapas dan terpisah dari blok hunian warga binaan lainnya.
Halaman Selanjutnya
Sidak tersebut dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan Ombudsman terhadap dugaan malaadministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lembaga pemasyarakatan.
