Jumat, 4 September 2026 – 22:30 WIB
VIVA – Indonesia mulai menyiapkan strategi untuk menghadapi kemungkinan munculnya pandemi baru di masa depan. Salah satu target yang dikejar adalah mempercepat pengembangan vaksin agar dapat memperoleh otorisasi awal dan diproduksi dalam skala besar hanya dalam waktu 100 hari sejak patogen pandemi teridentifikasi.
Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan target 100 hari merupakan bagian dari pembelajaran dari pandemi COVID-19. Menurutnya, waktu tersebut hanya sekitar sepertiga dari durasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan vaksin COVID-19 pertama.
Dengan mempercepat proses tersebut, vaksin diharapkan dapat tersedia lebih cepat ketika ancaman patogen baru muncul.
Taruna menegaskan percepatan tidak berarti mengabaikan aspek keamanan dan kualitas vaksin. Standar keamanan, efikasi, dan mutu produk tetap menjadi prioritas dalam setiap tahapan pengembangan.
“Pandemi tidak memberikan peringatan. Kesiapsiagaan tidak boleh dibangun saat pandemi telah terjadi, tetapi harus dikoordinasikan dan diuji sebelum ancaman muncul,” ujar Taruna Ikrar di Jakarta, Jumat 4 September 2026.
Pemerintah Perkuat Deteksi Dini
Selain pengembangan vaksin, pemerintah juga memperkuat kemampuan mendeteksi potensi ancaman pandemi sejak dini.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah tengah memperkuat subsistem surveilans nasional. Indonesia memiliki sekitar 10.000 fasilitas kesehatan primer yang akan menjadi bagian dari sistem deteksi tersebut.
Teknologi genome sequencing dan point-of-care testing juga diintegrasikan untuk membantu mendeteksi ancaman patogen secara lebih cepat.
Budi menilai investasi dalam kesiapsiagaan kesehatan perlu dilakukan sebelum pandemi terjadi.
“Jika kita mengetahui bahwa sesuatu dapat membunuh jutaan atau bahkan miliaran manusia, maka kita harus mempersiapkan diri. Kita harus menginvestasikan lebih banyak uang dan sumber daya untuk menyelamatkan manusia,” ujarnya.
Bukan Hanya Soal Kecepatan Vaksin
Chief Executive Officer CEPI Richard Hatchett mengapresiasi posisi Indonesia yang kini berstatus WHO-Listed Authority (WLA). Menurutnya, kapasitas regulasi dan manufaktur nasional dapat menjadi salah satu penopang keamanan kesehatan regional sekaligus mendukung pencapaian target pengembangan vaksin 100 hari.
Richard menilai target tersebut bukan sekadar persoalan kemampuan teknologi. Kecepatan respons akan menentukan apakah sebuah wabah dapat dikendalikan atau justru berkembang menjadi krisis global.
Halaman Selanjutnya
Sementara itu, Deputy WHO Representative Tara Kessaram mengingatkan bahwa percepatan pengembangan vaksin harus berjalan beriringan dengan pemerataan akses.
