Rabu, 26 Agustus 2026 – 02:01 WIB
VIVA – Demam berdarah dengue (DBD) bukan hanya persoalan kesehatan yang berujung pada perawatan di rumah sakit. Penyakit yang ditularkan melalui nyamuk Aedes ini juga membawa beban ekonomi yang besar bagi pasien, keluarga, hingga sistem kesehatan.
Studi ilmiah mengenai beban penyakit dengue di Indonesia yang dilakukan Universitas Gadjah Mada (UGM) memperkirakan terdapat lebih dari dua juta rawat inap akibat dengue sepanjang 2024. Total beban ekonomi yang ditimbulkan diperkirakan mencapai hampir Rp9 triliun.
Dari angka tersebut, sekitar Rp3 triliun menjadi beban BPJS Kesehatan. Pasien BPJS dan keluarga mereka juga diperkirakan menanggung sekitar Rp3,5 triliun melalui pengeluaran langsung dan hilangnya pendapatan.
Sementara itu, pasien di segmen swasta menghadapi beban sekitar Rp2,2 triliun yang mencakup biaya medis, pengeluaran nonmedis, serta hilangnya pendapatan.
Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P(K), FISR, menyoroti adanya perbedaan antara data surveilans dan data klaim pelayanan.
“Salah satu tantangan yang perlu segera kita benahi adalah penguatan surveilans dan integrasi data. Perbedaan antara data surveilans dan data klaim pelayanan menunjukkan bahwa beban dengue yang sebenarnya kemungkinan masih lebih besar daripada yang tercatat. Oleh karena itu, integrasi data antara Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan menjadi sangat penting untuk mendukung deteksi dini, respons cepat, dan pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran,” ujar dr. Benjamin dalam keterangannya, dikutip Rabu 26 Agustus 2026.
“Pengendalian dengue harus dilakukan melalui pendekatan terpadu yang menyasar lingkungan, vektor, dan manusia secara bersamaan. Upaya pemberantasan sarang nyamuk, Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik, pengendalian vektor berbasis risiko termasuk pemanfaatan Wolbachia, serta penguatan komunikasi perubahan perilaku harus berjalan beriringan dengan pengembangan vaksinasi dengue yang berbasis bukti dan rekomendasi ilmiah,” lanjutnya.
Ketua Umum PP Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES), dr. M. Subuh, MPPM, mengatakan, pengendalian dengue membutuhkan kerja sama lintas sektor karena dampaknya dirasakan di berbagai daerah.
“Pengendalian dengue merupakan salah satu contoh isu yang membutuhkan kolaborasi, karena dampaknya dirasakan oleh hampir seluruh daerah dan perlu pendekatan menyeluruh dengan menggunakan semua modalitas dan melibatkan berbagai pihak,” ujar dr. M. Subuh, di acara Pertemuan Nasional (PERNAS) ADINKES 2026 di Malang, Jawa Timur.
Halaman Selanjutnya
Kenapa Layanan Primer Penting?
