Minggu, 25 Oktober 2026 – 19:25 WIB
Jakarta, VIVA – Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menegaskan importir gas di negaranya akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan kontraktual mereka setelah Indonesia memutuskan memangkas ekspor gas melalui pipa. Di tengah persoalan pasokan tersebut, Singapura juga melanjutkan kajian kelayakan penggunaan energi nuklir untuk memenuhi kebutuhan listrik jangka panjang.
Wong menyampaikan pernyataan tersebut saat menghadiri konferensi Partai Aksi Rakyat (PAP) pada Minggu (25/10/2026). Ia mengatakan, gas alam yang disalurkan melalui pipa masih menjadi sumber penting untuk pembangkit listrik Singapura.
Namun, investasi pada terminal impor gas alam cair (LNG) telah membantu mendiversifikasi rantai pasokan energi dan mengurangi ketergantungan pada satu sumber. “Kami berharap semua pihak menghormati komitmen mereka, dan importir gas Singapura akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingannya berdasarkan kontrak-kontrak ini,” kata Wong, dikutip dari Malay Mail, Minggu.
Pernyataan tersebut muncul setelah regulator hulu migas Indonesia, SKK Migas, mengumumkan pengurangan ekspor gas melalui pipa ke Singapura sebesar 31 miliar British thermal units per hari (BBTUD), mulai 24 Oktober. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto mendorong pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri.
Otoritas Pasar Energi Singapura (EMA) kemudian menjelaskan bahwa pengurangan pasokan yang dihadapi importir setempat lebih kecil, yakni 17 BBTUD selama 18 hari. Jumlah tersebut kurang dari 2 persen dari total kebutuhan gas harian Singapura yang melampaui 1.000 BBTUD.
Di luar persoalan pasokan gas, Wong menyoroti kebutuhan Singapura untuk mengembangkan sumber energi yang lebih bersih sekaligus menjaga keandalan listrik sepanjang waktu. Pemerintahnya masih melakukan kajian kelayakan penggunaan energi nuklir, meskipun terdapat kekhawatiran terkait keselamatan dan limbah radioaktif di negara kota yang padat penduduk itu.
“Kami menanggapi kekhawatiran tersebut dengan sangat serius. Keselamatan harus menjadi prioritas utama. Namun, kita tidak boleh mengesampingkan suatu pilihan hanya karena pilihan itu sulit atau kontroversial,” ujarnya.
Singapura dijadwalkan menjalani penilaian dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA) pada 2027 untuk mengukur kesiapan negara tersebut dalam menerapkan energi nuklir.
Halaman Selanjutnya
Wong juga menyinggung tantangan lintas negara, termasuk kabut asap lintas batas dan penipuan daring, yang menurutnya membutuhkan kerja sama regional serta kewaspadaan di dalam negeri.
