Jurnalisme, Indonesia, dan Investasi Publik

Umar Idris
Co-founder Indonesian Institute of Journalism (IIJ)
Alumnus Pascasarjana FEB Universitas Indonesia

DI penghujung Agustus ini, masih relevan bagi kitamerefleksikan lepasnya kolonialisme dari bumi nusantara dan lahirnya negara baru bernama Republik Indonesia. Mungkin masih asing, melihat lahirnya Indonesia yang merdekakarena peranjurnalisme yang dijalankan para pendiri negara Indonesia. Namun bila kita baca sejarah secara holistik, Indonesia tidak hanya lahir dari pertempuran, rapat politik, diplomasi, dan Proklamasi 17 Agustus 1945. Indonesia juga dibentuk dan didirkan oleh jurnalisme.

Jauh sebelum Republik Indonesia berdiri, Indonesia terlebih dahulu lahir sebagai sebuah gagasan. Gagasan tentang persatuan, kesetaraan, kemajuan, kebangsaan, dan kemerdekaan yang tumbuh melalui pendidikan, organisasi pergerakan, buku, pamflet, dan surat kabar. Karena itu, jika ingin memahami bagaimana Indonesia dibentuk, kita tidak cukup hanya melihat sejarah politik vis a vis dengan kekuatan kolonialisme Hindia Belanda. Kita juga harus melihat sejarah jurnalisme.

Ada satu tesis penting yang patut direnungkan: sebelum Indonesia menjadi republik, Indonesia terlebih dahulu harus menjadi berita, gagasan, dan percakapan. Jurnalisme bukan sekadar mencatat tumbuhnya nasionalisme. Dalam banyak episode sejarah, pers justru menjadi salah satu infrastrukturnya.

Melalui surat kabar dan majalah, pengalaman yang semula bersifat lokal diubah menjadi persoalan publik. Ketidakadilan individual dibaca sebagai persoalan kolonial. Identitas yang semula terpecah oleh suku, daerah, dan kelompok sosial perlahan dipertemukan dalam kosakata baru: bangsa Indonesia.

Pada awal abad ke-20, penduduk Hindia Belanda belum otomatis membayangkan dirinya sebagai satu bangsa. Identitas Jawa, Sunda, Minangkabau, Bugis, Batak, Melayu dan berbagai identitas lokal lainnya masih menjadi bagian penting kehidupan sosial. Yang diperlukan adalah medium yang memungkinkan orang-orang yang secara geografis dan sosial berjauhan mengetahui pengalaman satu sama lain.

Surat kabar memainkan peran itu. Pers bumiputra memungkinkan persoalan yang semula bersifat lokal berubah menjadi persoalan publik. Ketidakadilan yang dialami seseorang dapat dibaca sebagai bagian dari struktur kolonial. Pers membantu mempertemukan pengalaman yang terpisah dan menciptakan kosakata bersama tentang rakyat, bangsa, pendidikan, kemajuan, penjajahan dan kemerdekaan.

Tirto Adhi Soerjo adalah salah satu contoh paling penting. Melalui Medan Prijaji, Tirto tidak menjadikan pers sekadar sebagai bisnis pemberitaan. Ia menggunakannya sebagai alat pendidikan, advokasi dan pembelaan masyarakat bumiputra.

Tirto menulis tentang ketidakadilan dan kesewenang-wenangan, sekaligus mendorong masyarakat untuk memahami hak dan kepentingannya. Ia memperlihatkan bahwa wartawan dapat menjadi pendidik publik sekaligus penggerak perubahan sosial.

Ketika sebuah persoalan diberitakan secara konsisten, pengalaman individual dapat berubah menjadi kesadaran kolektif. Jurnalisme mengubah pengalaman menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi opini, dan opini menjadi kesadaran politik.

Bahasa juga menjadi bagian penting dari proses tersebut. Pers menggunakan bahasa Melayu yang dapat menjangkau pembaca lintas kelompok etnis. Bahasa menjadi jembatan komunikasi dan sekaligus medium pembentukan identitas. Ketika Sumpah Pemuda pada 1928 menegaskan satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, ruang komunikasi bersama itu sebenarnya telah dipersiapkan oleh proses panjang pendidikan dan pergaulan intelektual, termasuk melalui pers.

Surat kabar memungkinkan seseorang di Batavia mengetahui persoalan di Sumatra, seseorang di Bandung membaca perdebatan di Surabaya, dan kaum terpelajar dari berbagai daerah mengikuti gagasan yang sama tentang masa depan Hindia.

Hal yang sering dilupakan adalah bahwa generasi awal Indonesia sendiri merupakan generasi yang sangat akrab dengan dunia tulisan. Soekarno, Mohammad Hatta, Ki Hadjar Dewantara, Douwes Dekker, Tjipto Mangunkusumo, Haji Agus Salim, Abdul Muis, Sutan Sjahrir dan banyak tokoh pergerakan lainnya bukan hanya aktivis politik. Mereka adalah pembaca, penulis, pemikir, penerbit dan produsen gagasan.

Soekarno menulis dan menerbitkan Fikiran Ra’jat. Hatta aktif dalam dunia pers dan penerbitan, termasuk Daulat Ra’jat. Ki Hadjar Dewantara, Douwes Dekker dan Tjipto Mangunkusumo menggunakan pers, termasuk De Expres, sebagai ruang kritik terhadap kolonialisme. Tulisan bagi generasi tersebut bukan aktivitas tambahan setelah perjuangan politik. Tulisan adalah bagian dari perjuangan itu sendiri.

Karena itu, batas antara politisi, intelektual, penulis dan jurnalis pada masa pergerakan tidak setegas sekarang. Artikel surat kabar dapat menjadi manifesto, buku dapat menjadi alat pendidikan politik dan mesin cetak dapat menjadi alat mobilisasi.

Pemerintah kolonial memahami kekuatan itu. Pers diawasi, dibatasi dan dibungkam. Penulis dapat dipenjara atau dibuang. Tekanan terhadap Tirto dan tokoh-tokoh pergerakan menunjukkan bahwa kekuasaan kolonial memahami bahwa menguasai informasi berarti berusaha menguasai ruang berpikir masyarakat.