Pengungkapan Kasus Korupsi Dinilai Upaya Pemerintah Benahi Kementerian dan Lembaga

Jumat, 31 Juli 2026 – 09:48 WIB

Jakarta, VIVA – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai pembenahan di berbagai kementerian dan lembaga mencerminkan komitmen pemerintah membangun tata kelola yang bersih dan akuntabel.

Siapa Setya Budi Dias Oktavianto? Eks Ajudan Pimpinan KPK Jadi Tersangka Kasus Pemerasan Bupati Pemalang

Iwan mengatakan, agenda reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi kerap memunculkan resistensi politik serta memengaruhi persepsi publik, terutama ketika pemerintah mengungkap persoalan di berbagai institusi strategis.

“Penurunan tingkat kepuasan ini merupakan konsekuensi yang wajar dari proses pembenahan. Presiden Prabowo sedang mendorong agenda bersih-bersih di berbagai kementerian dan lembaga, termasuk di institusi penegak hukum. Dalam jangka pendek, kondisi ini membuat publik melihat semakin banyak kasus korupsi yang terungkap sehingga memengaruhi persepsi terhadap kinerja pemerintah,” katanya.

Jauh dari Tuntutan Jaksa, Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid Divonis 2 Tahun Penjara

Menurut Iwan, meningkatnya pemberitaan mengenai kasus korupsi tidak serta-merta menunjukkan praktik korupsi semakin parah. Kondisi tersebut justru mencerminkan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang bekerja lebih aktif.

Ia mencontohkan sejumlah perkara yang menjadi perhatian publik, seperti kasus di Badan Gizi Nasional (BGN), penangkapan tiga mantan pimpinan BGN, hingga perkara yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Ardiansyah.

Kenapa Eks Wakapolri Oegroseno Pakai Seragam Purnawirawan Penuhi Panggilan Kortastipidkor? Ini Penjelasannya

“Dari perspektif tata kelola, yang lebih penting adalah adanya keberanian negara untuk melakukan pembenahan, memperkuat sistem pengawasan, dan menegakkan akuntabilitas tanpa memandang institusi,” ujarnya.

Iwan juga menilai maraknya pengungkapan kasus korupsi, termasuk yang melibatkan sejumlah kepala daerah, menunjukkan upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan sedang berjalan.

Menurut dia, tantangan berikutnya adalah memastikan proses hukum berlangsung secara profesional, transparan, dan konsisten agar mampu meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat.

Meski demikian, IPR menilai tingkat kepuasan publik masih berada pada level mayoritas sehingga pemerintah memiliki ruang untuk memperkuat komunikasi publik sekaligus menunjukkan hasil nyata dari agenda reformasi kelembagaan.

“Ke depan, keberhasilan Presiden Prabowo akan sangat ditentukan oleh kemampuannya mengubah agenda bersih-bersih ini menjadi perbaikan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan publik yang lebih baik, birokrasi yang lebih bersih, maupun penegakan hukum yang semakin berkeadilan. Apabila hasil-hasil tersebut mulai terlihat secara nyata, kami meyakini kepercayaan publik berpotensi kembali meningkat,” kata Iwan. (Ant)