Rabu, 9 September 2026 – 07:10 WIB
Jakarta, VIVA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, saat ini pemerintah tengah mempersiapkan mekanisme penyediaan atau pembuatan rekening massal bagi seluruh masyarakat, di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Hal ini menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto, untuk memastikan setiap warga negara Indonesia memiliki rekening bank guna memperkuat inklusi keuangan dan tingkat literasi keuangan di dalam negeri.
“Nanti mekanismenya dibuat tentu dengan aplikasi digital yang akan disiapkan oleh BRI maupun BSI, dan nanti tentu basisnya dari NIK (nomor induk kependudukan),” kata Menko Airlangga dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa, 8 September 2026.
“Kemarin arahan Presiden agar setiap warga negara mempunyai rekening koran dan rekening koran itu yang disiapkan adalah melalui Himbara, baik itu BRI maupun BSI,” ujarnya.
Airlangga mengatakan, pendekatan yang kini dipertimbangkan adalah sinkronisasi dengan data kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri).
“Nah tentu dengan data yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri melalui dukcapil itu diharapkan pada saat warga negara mencapai usia 17 tahun maka dia akan memperoleh KTP plus nomor rekening,” kata Airlangga.
Dia menambahkan, untuk memperluas jangkauan kepemilikan rekening bank, dukcapil akan dipadupadankan dengan sistem Bank Indonesia, terutama untuk sistem pembayaran dan gateway system-nya termasuk QRIS.
“Dan tentu dari nomor rekening itu mempunyai kemampuan yang untuk bisa dilakukan pembayaran atau payment system dan ini berkolaborasi juga dengan payment gateway yang ada di Bank Indonesia yaitu dengan QRIS,” ujar Airlangga.
Dia menambahkan, Presiden juga meminta Dewan Nasional Keuangan Inklusif, termasuk di dalamnya Bank Indonesia, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), guna mempersiapkan aspek teknis dari program tersebut.
Selain untuk meningkatkan inklusi keuangan nasional, rencana pembuatan rekening massal ini juga ditargetkan untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) tunai.
“Karena ini nanti akan didorong untuk berbagai program pemerintah, termasuk bansos,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam rapat terbatas, Senin, 7 September 2026, membahas sejumlah isu terkait ekonomi, salah satunya mengenai inklusi dan literasi keuangan masyarakat Indonesia.
Halaman Selanjutnya
“Tadi pembahasan dengan Presiden terkait dengan kepemilikan rekening warga negara atau masyarakat Indonesia. Berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan OJK dan BPS, tingkat inklusi keuangan kita sudah mencapai 93,62 persen. Kemudian juga untuk literasi keuangan itu sebesar 63,57 persen,” ujar Airlangga. (Ant).
