Sabtu, 12 September 2026 – 03:00 WIB
Jakarta, VIVA – Pemerintah mulai mempercepat revitalisasi satuan pendidikan di berbagai daerah. Tahun ini, sebanyak 71.744 satuan pendidikan direncanakan masuk program revitalisasi, dengan tiga kelompok sekolah menjadi prioritas utama.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan sekolah yang terdampak bencana, mengalami kerusakan berat, serta berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi sasaran utama.
“Pertama, sekolah-sekolah yang terdampak bencana, khususnya bencana alam. Kemudian yang kedua, sekolah yang rusak berat. Yang ketiga, sekolah yang ada di daerah 3T,” ujar dia, dikutip Sabtu, 12 September 2026.
Hingga kini, pemerintah telah mulai melakukan pembangunan terhadap 11.744 satuan pendidikan. Lebih dari 1.000 satuan pendidikan di antaranya telah menyelesaikan proses revitalisasi.
Program tersebut juga diperluas melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Secara keseluruhan, target revitalisasi mencapai puluhan ribu sekolah sepanjang 2026.
“Jadi tahun ini, 2026 itu kita rencanakan melakukan revitalisasi Kemendikdasmen dan juga kementerian terkait itu 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia,” katanya.
Jumlah satuan pendidikan yang direvitalisasi masih berpotensi bertambah. Salah satu faktor yang memungkinkan perluasan tersebut yakni penerapan sistem swakelola dalam pengerjaan pembangunan.
Melalui skema ini, sekolah terlibat langsung dalam proses pembangunan. Pemerintah menilai pola tersebut bukan hanya membuat biaya lebih efisien, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas pengerjaan.
“Pertama, itu lebih efisien. Jadi biayanya lebih murah karena dikerjakan sendiri oleh sekolah. Yang kedua, pekerjaannya lebih bagus karena mereka mengerjakan sendiri, jadi mereka melaksanakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya,” katanya.
Skema swakelola juga membuka ruang keterlibatan masyarakat sekitar. Tenaga kerja maupun material pembangunan dapat diperoleh dari wilayah setempat sehingga aktivitas revitalisasi ikut memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
Sejumlah sekolah, khususnya sekolah swasta, bahkan mendapatkan dukungan swadaya masyarakat untuk melengkapi kebutuhan pembiayaan revitalisasi.
Program revitalisasi tidak hanya ditujukan untuk sekolah negeri. Sekolah swasta juga masuk dalam sasaran pemerintah karena dinilai memiliki peran penting dalam mendukung pemerataan pendidikan.
“Sasaran kami tidak hanya sekolah negeri, tapi juga sekolah-sekolah swasta. Karena kami berpendapat bahwa dukungan sekolah swasta juga sangat besar untuk menyukseskan program-program pemerintah, khususnya revitalisasi,” tutur dia.
Halaman Selanjutnya
Mu’ti juga meminta masyarakat dan media ikut mengawasi pelaksanaan revitalisasi. Pengawasan tersebut diperlukan agar pembangunan sekolah berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan dan anggaran yang tersedia digunakan sebagaimana mestinya.
