80 Sekolah Swasta Tak Butuh MBG Masuk Daftar Penerima, Kepala BGN Temui Purbaya

Jumat, 28 Agustus 2026 – 13:37 WIB

Jakarta, VIVA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menyambangi Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kementerian Keuangan, guna membahas evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepatuhan dan Perluasan Basis Pajak Jadi Strategi Purbaya Kejar Penerimaan Rp 3.426 Triliun di 2027

“Kami ingin sinkronisasi semua. Saya kira ini kolaborasi. Pemerintah ini kan semua kementerian itu saling kolaborasi, enggak ada sekat-sekat,” kata Sudaryono di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 28 Agustus 2026.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa

Photo :

[Mohammad Yudha Prasetya]

Purbaya Pede Peredaran Rokok Ilegal Bakal Berkurang dengan Penerapan Layer Cukai Baru

“Jadi kami maksimalkan bahwa MBG, dengan anggaran paling besar di antara semua kementerian/lembaga, dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.

Menurutnya, pertemuan ini secara umum akan membahas soal pelaksanaan anggaran tahun berjalan, sisa anggaran, serta anggaran tahun depan.

Kepala BGN Soal Guru Cicipi MBG: Dapat Insentif, Tujuannya Edukasi

Salah satu yang dibahas adalah daftar sekolah yang menerima program MBG. BGN menemukan sekitar 80 sekolah swasta yang tidak membutuhkan dukungan makanan bergizi turut menjadi penerima program ini.

BGN berencana menghapus sekolah tersebut dari daftar penerima program MBG, agar penyaluran anggaran dan pelaksanaan program berjalan lebih efektif.

Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan anggaran program MBG sebesar Rp 240 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Purbaya sebelumnya telah menjelaskan bahwa belanja program pendidikan pada RAPBN 2027 ditetapkan sebesar Rp 820,9 triliun. Dari total anggaran tersebut, Program MBG dialokasikan bagi 60,6 juta penerima.

Kemenkeu juga memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran Program MBG dengan memanfaatkan jaringan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) di seluruh Indonesia.

Purbaya mengatakan jajaran Kanwil DJPb di tingkat kabupaten/kota sudah melakukan survei ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di masing-masing wilayah untuk memantau berbagai aspek pelaksanaan program MBG.

“Bukan naruh perwakilan, kita memang punya di seluruh provinsi sampai dari tingkat II di seluruh Indonesia, di Kanwil Perbendaharaan (DJPb). Nah, itu kita manfaatkan sekarang untuk melakukan semacam survei ke semua aspek-aspek (SPPG) yang ada di sana,” kata Purbaya di Jakarta pada Rabu, 12 Agustus 2026. (Ant).