Senin, 31 Agustus 2026 – 22:20 WIB
Jakarta, VIVA – Penanganan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada 27 Agustus 2026 mendapat apresiasi dari sejumlah akademisi, peneliti, dan pengamat kebijakan publik.
Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dinilai mampu mengendalikan situasi sehingga kericuhan yang terjadi di sejumlah titik tidak berkembang menjadi gangguan keamanan yang lebih luas.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam diskusi publik yang digelar koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Indonesia Sadar Politik (ISP), Senin 31 Agustus 2026, di Jakarta Pusat.
Diskusi bertajuk “Menjaga Demokrasi, Mencegah Kerusuhan: Respons Publik terhadap Penanganan Aksi 27 Agustus 2026.”
Peneliti Kebijakan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan, Gian Kasogi, mengatakan keberhasilan pengamanan aksi tidak semata-mata dapat diukur dari ada atau tidaknya insiden.
Menurut dia, sejumlah laporan menyebut terjadi perusakan fasilitas umum, pembakaran pagar Gedung DPR/MPR, serta kericuhan di beberapa lokasi setelah rangkaian aksi berlangsung. Polisi kemudian mengamankan 322 orang untuk menjalani pemeriksaan, terdiri dari 162 orang dewasa dan 160 anak atau remaja.
“Kurang tepat kalau kita mengatakan tidak terjadi kerusuhan sama sekali. Kerusuhan memang terjadi. Tetapi yang perlu dilihat adalah apakah kerusuhan itu kemudian berkembang menjadi eskalasi yang lebih luas dan tidak terkendali,” kata Gian.
Ia menilai kemampuan aparat mengendalikan eskalasi menjadi salah satu indikator penting dalam menilai penanganan demonstrasi berskala besar.
“Ukurannya bukan apakah dalam sebuah demonstrasi sama sekali tidak ada gesekan. Yang lebih penting adalah bagaimana negara mengendalikan eskalasi ketika situasi mulai berubah dan memastikan gangguan keamanan tidak berkembang menjadi kekacauan yang lebih besar,” ujarnya.
Menurut Gian, Polri menghadapi tantangan untuk menjalankan dua fungsi sekaligus, yakni memberikan ruang bagi masyarakat menyampaikan aspirasi dan menjaga keselamatan masyarakat serta ketertiban umum.
Gian juga menyoroti persiapan pengamanan sebelum aksi berlangsung. TNI sebelumnya menyatakan siap memberikan perkuatan apabila dibutuhkan Polri, dengan tetap menegaskan bahwa pengamanan demonstrasi merupakan tugas utama Polri.
Menurut Gian, koordinasi lintas institusi menjadi salah satu faktor penting dalam menghadapi demonstrasi dalam skala besar.
“Pengamanan demonstrasi dalam skala besar tidak mungkin hanya bertumpu pada satu institusi. Polri tetap menjadi institusi utama dalam pengamanan, tetapi dukungan TNI dan informasi intelijen dapat menjadi bagian dari sistem untuk membaca perkembangan situasi dan mengantisipasi potensi gangguan,” katanya.
Halaman Selanjutnya
Ia mengatakan kemampuan aparat membaca perubahan situasi juga menjadi penting karena demonstrasi dapat mengalami perubahan dinamika ketika muncul provokasi, kelompok lain, atau tindakan yang keluar dari tujuan awal penyampaian aspirasi.
