Jumat, 6 November 2026 – 23:45 WIB
Sabang, VIVA – Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari menyusul banjir yang melanda 22 gampong atau desa di wilayah tersebut. Kebijakan ini diambil untuk mempercepat penanganan dampak banjir, termasuk memastikan keselamatan warga, memperbaiki infrastruktur terdampak, dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi mengatakan penetapan status tanggap darurat dilakukan berdasarkan kondisi faktual di lapangan, hasil kaji cepat, serta rekomendasi dari instansi teknis terkait. Status tersebut diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mempercepat langkah penanganan bencana.
“Status tanggap darurat menjadi landasan percepatan tindakan pemerintah, bukan sekadar keputusan administratif, terutama untuk memastikan keselamatan warga, penanganan dampak bencana, dan keberlangsungan pelayanan dasar masyarakat,” katanya.
Keputusan tersebut ditetapkan bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam rapat koordinasi penanganan bencana yang berlangsung pada Kamis (5/11/2026) malam.
Menurut Sibral, keputusan itu mempertimbangkan tingkat urgensi penanganan berdasarkan paparan kondisi wilayah yang terdampak banjir. Dengan status tanggap darurat, pemerintah daerah memiliki landasan untuk mengoordinasikan berbagai langkah penanganan secara lebih cepat.
“Penetapan status tanggap bencana berdasarkan urgensi penanganan tergambar dari paparan kondisi wilayah terdampak yang disampaikan dalam rapat,” kata Sibral Malasyi.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pidie Jaya Okta Handipa menyampaikan bahwa banjir yang terjadi pada akhir pekan lalu berdampak terhadap 22 gampong di lima kecamatan.
Dari jumlah tersebut, tercatat sebanyak 762 warga terdampak. Selain itu, empat kepala keluarga di Gampong Dayah Usen, Kecamatan Meurah Dua, terpaksa mengungsi akibat banjir.
“Sebanyak 762 warga terdampak bencana alam tersebut. Sedangkan empat kepala keluarga di Gampong Dayah Usen, Kecamatan Meurah Dua, mengungsi akibat banjir,” katanya.
Dampak banjir tidak hanya dirasakan warga yang rumahnya terendam. Sejumlah infrastruktur juga membutuhkan penanganan segera, termasuk tiga titik tanggul yang mengalami kerusakan atau memerlukan perbaikan.
Fasilitas umum turut terdampak. Selain itu, banjir menyebabkan gangguan pelayanan air bersih yang dikelola perusahaan daerah air minum (PDAM), khususnya di wilayah Kecamatan Panteraja.
Halaman Selanjutnya
Okta menjelaskan kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan bencana perlu mencakup berbagai sektor. Pemerintah tidak hanya perlu menangani permukiman warga, tetapi juga memastikan infrastruktur dan layanan dasar masyarakat kembali berfungsi.
