Senin, 10 Agustus 2026 – 09:04 WIB
Jakarta, VIVA – Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri bertemu Presiden Prabowo Subianto di kediaman pribadi Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Minggu sore.
Dalam pertemuan tersebut, Simon melaporkan perkembangan Program Mandatori B50 yang telah diluncurkan Prabowo pada Juli 2026. Selain itu, Simon juga menyampaikan kesiapan infrastruktur yang tengah dilakukan dalam tahapan persiapan mandatori bioetanol oleh pemerintah.
Informasi mengenai pertemuan tersebut disampaikan melalui keterangan resmi yang diunggah akun @sekretariat.kabinet. Keterangan itu dikutip pada Senin, 10 Agustus 2026.
“Dirut Pertamina melaporkan kemajuan dari Program Mandatori B50 (Biodiesel 50%) yang telah diluncurkan Presiden Prabowo bulan Juli lalu serta kesiapan infrastruktur dalam tahapan persiapan mandatori Bioethanol oleh Pemerintah,” demikian keterangan resmi tersebut.
Simon Laporkan Perkembangan Program B50
Pertemuan antara Simon dan Prabowo menjadi kesempatan bagi Direktur Utama Pertamina untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan Program Mandatori B50.
Program B50 merupakan program penggunaan biodiesel dengan campuran 50 persen bahan bakar nabati. Program tersebut sebelumnya telah diluncurkan oleh Presiden Prabowo pada Juli 2026.
Dalam pertemuan di Hambalang, perkembangan program tersebut menjadi salah satu hal yang dilaporkan Simon kepada Prabowo.
Selain perkembangan B50, Simon juga melaporkan kesiapan infrastruktur yang berkaitan dengan tahapan persiapan mandatori bioetanol oleh pemerintah.
Laporan tersebut mencakup kesiapan infrastruktur yang diperlukan dalam proses persiapan pelaksanaan mandatori bioetanol. Dengan demikian, pembahasan dalam pertemuan tidak hanya mencakup perkembangan program B50 yang telah diluncurkan, tetapi juga persiapan untuk program bioetanol.
Prabowo Perintahkan Birokrasi Pertamina Dipangkas
Dalam pertemuan itu, Prabowo juga memberikan arahan mengenai struktur birokrasi di Pertamina.
Presiden memerintahkan agar lapisan birokrasi serta anak cucu perusahaan di lingkungan Pertamina dikurangi. Arahan tersebut menjadi bagian dari upaya untuk membuat proses pengambilan keputusan di perusahaan menjadi lebih cepat.
Pesan serupa juga disampaikan Prabowo kepada PT PLN (Persero) dan BUMN lainnya.
Pemangkasan lapisan birokrasi tersebut ditujukan untuk mempercepat pengambilan keputusan. Selain itu, langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga efisiensi di seluruh BUMN.
“Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga,” tulis keterangan resmi Sekretariat Kabinet.
Halaman Selanjutnya
Arahan tersebut diberikan tidak hanya untuk Pertamina, tetapi juga PLN dan BUMN lainnya. Dengan pemangkasan lapisan birokrasi, pemerintah menekankan pentingnya proses kerja yang lebih efisien dan pengambilan keputusan yang tidak berbelit.
